browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sayangi, Lindungi, dan Jaga Satwa Indonesia

Posted by on June 23, 2016

Kamis, 2 Juni 2016 dua orang anggota FDC IPB mengikuti diskusi WWF yang bertempat di Pullman Hotel, Jakarta pusat. Diskusi tersebut dihadiri oleh pihak WWF sendiri, KKH-KSE, Kawbid Polri, Polda Bali, MUI, Perhimpunan Dokter Hewan, DPR RI, Garuda Indonesia, KEMENLU, Public figure, KKP dll. Dalam acara ini, diskusi yang dibicarakan adalah tentang perdagangan illegal satwal liar yang dilindungi. Pihak WWf sendiri menjelaskan, “perdagangan satwa liar meerupakan bisnis terbesar ke 5 di duniadengan omset 5 triliun. UUD di Indonesia yang menjelaskan tentang perdagangan satwa liar dibahas didalam UU No. 5 tahun 1990, dalam UU tersebut masih banyak satwa liar yang belum masuk kedalam kategori yang harus dilindungi, maka dari itu harus ada perubahan dalam UU tersebut. Contoh dari perdagangan satwa liar adalah perjual belikan gajah yang dilakukan secara online sehingga siapa saja bisa mengakses dan dengan mudah untuk membelinya. Gajah yang jual akan diambil gadingnya yang digunakan untuk perhiasan, pajangan, dll dan dijual d engan harga Rp 1.000.000 – Rp 20.000.000”.

Menurut pak Haerul Saleh (WWF), “ perdagangan satwa liar adalah suatu kejahatan terhadap satwa. Maraknya perdagangan gading gajah menyebabkan stastus gajah menjadu kritis. Dapat diketahui, kritis adalah golongan stasus hewan dibawah punah, itu artinya jika tidak diatasi, maka gajah di Indonesia akan memiliki stastus punah. 3 harimau disumatera mati setiap harinya. Kebutuhan tubuh hewan, dikonsumsi (ketika masih ada), contohnya seperti gading gajah, gading babi, karena mereka masih mengandalkan dan mempercayai terhadap tubuh satwa tersebut untuk perhiasan, untuk dipajang, sifat gengsi manusia,dll. Harimau sumatera memiliki 9 kasus, gajah memiliki 6 kasus, dan orang utan memiliki 2 kasus”

Dari pihak Dirjen Penegak Hukum memiliki kesulitan dalam perdagangan online. Sebab, ketika ditelusuri sampai lokasi, tidak didapatkan tersangka karena orang yang menjual tersebut memiliki banyak alamat dan dari situs yang dilacak merupakan forwad-an dari banyak situs sehingga untuk mencari sumbernya sangat sulit. Tugas dirjen penegak hokum sendiri yaitu bagaiman menjaga supaya habitat dapat diatasi. Dan menurut dirjen penegak hukum, UU No 5 tahun 1990 menerangkan hukuman yang tertera dalam UU tersebut termasuk ringan, karena pihak yang terjerat kasus perdagangan satwa liar hanya dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda 10.000.000.

Menurut mba Dwi (WWF), tidak hanya satwa yang didarat yang di perjual belikan. Satwa di laut juga memiliki potensi besar untuk diperjual belikan misalnya penyu, dugong, paus, lumba-lumba, whale shark, dll. Penyu adalah satwa laut yang berpotensi di perjual belikan karena semua bagian tubuh penyu dapat dikonsumsi (telur, daging, sisik, karapas). Tingginya penjualan penyu di karenakan permintaan dari pembeli yang tinggi, harga permintaan yang tinggi (di Bali harga penyu sekarang Rp 5-8 juta).

Pihak KKP menjelaskan, selain penyu baru-baru ini adalah masalah whale shark di ambon. Di ambon, whale shark ditangkap sebanyak 2 ekor dan memiliki panjang tubuh mencapai 5 meter. Hasil tangkapan tersebut akan dikirim ke Cina. Selain whale shark, perdagangan satwa liar terjadi pada Parimanta. Parimanta adalah satwa yang statusnya dilindungi penuh sehingga dilarang untuk ditangkap, dikonsumsi, dan di perjualberlikan. Parimata yang ditangkap, diambil insangnya. Daerah yang masih melakukan perjualbelian Parimanta adalah di Kalmakera. Masyarakat di kalmakera menolak Kepmen dikarenakan Parimanta di daerah sana yang mudah di temui dan masyarakat sudah terbiasa akan kegiatan tersebut, dan tidak memikirkan dampaknya. Hukum tiap daerah berbeda karena pasal dalam pasal yang sama, tetapi pendekatan kepada masyarakat yang berbeda.

Pihak Kawid Polri menjelaskan bahwa otoritas Indonesia adalah tidak dapat menyelesaikan masalah untuk satwa di luar Indonesia. Fenomena transictment adalah pertukaran di perdagangan, contohnya adalah gading gajah yang masuk dari luar negeri akan ditukar dengan gading gadah Indonesia. Kerajinan di Bali dan Jogja adalah daerah konsumen terbesar penjualan karapas penyu. Sehingga Polri memiliki unit khusus untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara memberi pelatihan LO kepada Polda untuk menyelesaikan masalah perdagangan satwa liar.

Masalah perdagangan satwa liar ini terjadi juga di Bali. Menurut Polda Bali, kasus ini terjadi karena stasus social masyarakat (gensi) dan banyaknya pelabuhan tikus di Bali yang kosong. Satwa yang dilindungi di Bali seperti bibit lobster, moncong babi, penyu,moncong hiu gergaji, dll. Di Bali daging penyu di masak dan dijual di rumah makan babi guling. Penyu merupakan hewan yang dijadikan simbolis dalam acara adat dan istiadat di Bali, semenjak ada peraturan jika penyu tidak boleh ditangkap, masyarakat (pemuka agama) menggantinya dengan hewan lain, walaupun ada beberapa adat dan istiadat masih menggunakan penyu untuk acara adat dan istiadat yang sakral dan harus menggunakan penyu.

Text : Sari Indriani

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *